Arsip Kategori: Nasional

Alokasi Rp71 Triliun, Dana Desa Tahun Anggaran 2025 Dijadwalkan Cair Pada Bulan Berikut

JOURNALPOS – Kementerian Keuangan RI telah menetapkan alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 yang cukup signifikan dalam upaya memperkuat pembangunan ekonomi di daerah.

Dengan total anggaran yang mencapai Rp71 triliun, Dana Desa Tahun Anggaran 2025 ini diproyeksikan akan digunakan untuk mengembangkan infrastruktur pedesaan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan mendorong pemberdayaan ekonomi lokal.

Seiring dengan alokasi yang besar ini, Dana Desa diharapkan dapat segera dicairkan dengan mudah, memberikan harapan dan kesempatan bagi desa-desa di seluruh Indonesia.

Dana Desa adalah suatu kebijakan yang diperkenalkan oleh pemerintah untuk mendukung pembangunan di tingkat desa. Melalui dana ini, diharapkan akan terjadi peningkatan akses terhadap layanan publik, perbaikan infrastruktur, serta pengembangan kapasitas masyarakat desa.

Tujuan utama dari program ini adalah menciptakan kesejahteraan yang merata dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa.

Dilansir dari Direktorat Jenderal Perimbangan Kementerian Keuangan (DJPK Kemenkeu), penggunaan Dana Desa yakni diutamakan untuk mendukung:

1. Penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa paling tinggi 15% untuk BLT Desa dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan.

2. Penguatan desa yang adaptif terhadap perubahan iklim.

3. peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa termasuk stunting.

4. Dukungan program ketahanan pangan.

5. Pengembangan potensi dan keunggulan desa.

6. Pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi desa digital.

7. Pembangunan berbasis padat karya tunai dan penggunaan bahan baku lokal.

8. Program sektor prioritas lainnya di desa.

Proses Pencairan Dana Desa
Proses pencairan dana desa merupakan langkah krusial dalam sistem manajemen keuangan desa. Setiap tahun, dana akan disalurkan secara bertahap, dengan mengikuti tahapan yang telah ditetapkan.

Dijadwalkan bahwa pencairan dana desa untuk tahun anggaran 2025 akan dilakukan dalam dua tahap. Hal ini memberikan waktu bagi pemerintah desa untuk mempersiapkan rencana kegiatan dan penggunaan dana tersebut secara bijaksana.

Selain itu, para kepala desa juga diharapkan mampu merencanakan program-program pembangunan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Penyaluran Dana Desa tahap I, paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Juli sebesar 60% (enam puluh persen), dan
tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen).

Peningkatan Peran Desa dalam Pembangunan Nasional
Alokasi dana yang cukup besar untuk desa menggambarkan keseriusan pemerintah dalam mendorong pembangunan dari bawah. Dengan adanya dana desa, diharapkan desa-desa dapat berperan lebih aktif dalam pembangunan nasional. Pembangunan yang berbasis pada desa dapat menciptakan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Lebih jauh lagi, alokasi dana desa ini juga berpotensi untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antar daerah. Desa-desa yang selama ini tertinggal dapat mendapatkan dukungan yang lebih besar, sehingga mampu untuk bersaing dengan daerah lain. Inisiatif ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas infrastruktur, tetapi juga memperkuat struktur sosial dan ekonomi masyarakat.

Tantangan Penggunaan Dana Desa
Penyalahgunaan anggaran, ketidakpahaman dalam pengelolaan dana, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan adalah beberapa masalah yang sering dihadapi. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan.

Pemerintah diharapkan untuk mengadakan pelatihan dan sosialisasi mengenai pengelolaan dana desa. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana harus dijunjung tinggi agar masyarakat dapat mengawasi dan memberikan masukan terhadap penggunaan dana tersebut. Dengan adanya sistem pengawasan yang baik, diharapkan dana desa dapat digunakan dengan efektif dan efisien.

Alokasi dana desa sebesar Rp71 triliun untuk tahun anggaran 2025 merupakan langkah strategis yang menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Dana Desa yang disalurkan dapat menjadi titik awal bagi pembangunan yang lebih baik di desa-desa.

Dengan adanya dukungan dana yang cukup, diharapkan masyarakat desa mampu berperan aktif dalam proses pembangunan, sehingga tercipta desa yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing untuk kemajuan ekonomi dan sosial di pedesaan Indonesia.***

Dapat Laporan Pungli di SPBU Denpasar Bali, Pertamina Patra Niaga Gerak Cepat Usut Tuntas Temuan Pungli

JOURNALPOS – Pertamina Patra Niaga bergerak cepat merespon keluhan pelanggan terkait operator di SPBU Denpasar, Bali yang melakukan pungli kepada konsumen.

Jakarta, 13 Agustus 2024 – PT Pertamina Patra Niaga, Sub Holding Commercial & Trading Pertamina langsung langsung melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap operator SPBU tersebut.

“Atas kejadian ini, Pertamina Patra Niaga langsung melakukan pengecekan ke SPBU tersebut dan kepada operator yang melakukan indikasi pungli sudah dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada kesempatan pertama,” kata Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, Selasa (13/8/2024).

Pihaknya meminta pengelola SPBU untuk meningkatkan pengawasan, sehingga kejadian serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari.

Pertamina Patra Niaga senantiasa berkomitmen mengedepankan kenyamanan konsumen dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Kejadian ini menjadi pembelajaran bagi seluruh SPBU agar meningkatkan pengawasan di lapangan, agar tidak ada lagi oknum-oknum operator yang melakukan pungli ataupun memberikan pelayanan tidak sesuai ketentuan,” ujar Heppy.

Pertamina Patra Niaga memohon maaf atas kejadian ini. Jika konsumen menemukan pelayanan SPBU yang tidak semestinya, maka bisa melaporkan melalui call center 135.

“Kami mohon maaf atas kejadian ini. Jika konsumen menemukan kendala saat pengisian BBM di SPBU Pertamina atau mendapatkan pelayanan yang tidak semestinya, dapat melaporkan ke call centre Pertamina 135,” tutur Heppy.***

Lulus Dijamin AUTO Jadi PNS! Ini Link Resmi Pendaftaran Seleksi CPNS 2024 Sekolah Kedinasan

JOURNALPOS – Pendaftaran Seleksi CPNS 2024 Sekolah Kedinasan dibuka mulai hari ini Rabu, 15 Mei sampai dengan Kamis, 13 Juni 2024.

Terhitung mulai Rabu, 15 Mei sampai dengan Kamis, 13 Juni 2024 pendaftaran Seleksi CPNS 2024 Sekolah Kedinasan resmi dibuka.

Seleksi CPNS 2024 Sekolah Kedinasan pada tahun ini memiliki alokasi sebanyak 3.445 formasi kebutuhan Calon ASN.

Perihal disampaikan oleh Plt Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto dalam Konferensi Pers yang digelar secara virtual pada Senin, 13 Mei 2024 di Jakarta.

Konferensi Pers tersebut yakni tentang Persiapan Pembukaan Seleksi ASN untuk Sekolah Kedinasan Tahun Anggaran 2024.

Plt Kepala BKN Haryomo Dwi dalam Konferensi Pers menyampaikan bahwa Panitia Seleksi Nasional atau Panselnas resmi membuka pendaftaran Seleksi CPNS 2024 Sekolah Kedinasan dengan alokasi sebanyak 3.445 formasi.

Haryomo menuturkan sebanyak delapan instansi kementerian maupun lembaga penyelenggara Sekolah Kedinasan akan membuka formasi CPNS pada tahun ini.

Total formasi yang telah dialokasikan oleh Panselnas, dikatakan Haryomo, yakni sebanyak 3.445 formasi yang akan diikuti oleh 8 instansi penyelenggara Sekolah Kedinasan tersebut.

Haryomo menyampaikan, delapan instansi penyelenggara Sekolah Kedinasan yang membuka Seleksi CPNS 2024 tersebut, rinciannya sebagai berikut:

1. Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN Badan Intelijen Negara) yakni sebanyak 400 formasi.

2. Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN Kementerian Dalam Negeri) yakni sebanyak 721 formasi.

3. Politeknik Keuangan Negara (PKN STAN Kementerian Keuangan) yakni sebanyak 722 formasi.

4. Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (STMKG BMKG) yakni sebanyak 120 formasi.

5. Sistem Penerimaan Calon Taruna (SIPENCATAR Kementerian Perhubungan) yakni sebanyak 622 formasi.

6. Politeknik Siber dan Sandi Negara (PSSN Badan Siber dan Sandi Negara) yakni sebanyak 105 formasi.

7. Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS Badan Pusat Statistik) yakni sebanyak 355 formasi.

8. Politeknik Ilmu Permasyarakatan dan Politeknik Imigrasi (POLTEKIP/POLTEKIM Kementerian Hukum dan Hak Asai Manusia) yakni sebanyak 400 formasi.

Terkait pendaftaran Seleksi CPNS 2024 Sekolah Kedinasan, Plt Kepala BKN Haryomo Dwi mengatakan bahwa, pendaftaran dibuka mulai Rabu, 15 Mei sampai dengan Kamis, 13 Juni 2024.

Plt Kepala BKN itu menekankan bahwa calon pelamar seleksi hanya dapat memilih satu Sekolah Kedinasan saat melakukan pendaftaran melalui portal SSCASN.

Lebih lanjut Haryomo mengungkapkan bahwa tujuan penerimaan Seleksi Sekolah Kedinasan pada tahun ini untuk merekrut dan membuka kesempatan bagi talenta-talenta baru.

Talenta-talenta baru itu, lanjut Haryomo, untuk memenuhi kebutuhan PNS yang mempunyai kompetensi spesifik di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan negara, statistisi, kepamongprajaan, keamanan siber dan persandian, keimigrasian dan pemasyarakatan, meterorologi, klimatologi dan geofisika, serta transportasi.

Haryomo juga mengingatkan kepada para calon pelamar agar selalu waspada terhadap praktik penipuan atau percaloan yang kerap muncul saat penerimaan Seleksi Sekolah Kedinasan.

Haryomo menegaskan agar calon pelamar untuk tidak coba-coba bertransaksi dengan oknum yang menjanjikan kelulusan karena setiap tahapan seleksi diumumkan secara terbuka kepada masyarakat.

Berdasarkan rilisan dari BKN, link resmi pendaftaran Seleksi CPNS 2024 Sekolah Kedinasan, calon pelamar dapat mengunjungi melalui tautan resmi berikut https://dikdin.bkn.go.id.***

Seleksi CPNS 2024 Jalur Sekolah Kedinasan Resmi Dibuka, Lulus Dijamin AUTO Jadi PNS, Ini Rincian Formasinya

JOURNALPOS – Seleksi CPNS 2024 jalur Sekolah Kedinasan resmi dibuka Panselnas mulai hari ini Rabu, 15 Mei 2024.

Panselnas resmi membuka pendaftaran Seleksi CPNS 2024 jalur Sekolah Kedinasan dengan alokasi sebanyak 3.445 formasi.

Sebanyak 3.445 formasi untuk Seleksi CPNS 2024 jalur Sekolah Kedinasan resmi ditetapkan oleh Panselnas.

Hal ini disampaikan oleh Plt Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto dalam Konferensi Pers Persiapan Pembukaan Seleksi ASN untuk Sekolah Kedinasan Tahun Anggaran 2024.

Konferensi Pers tersebut digelar secara virtual pada Senin, 13 Mei 2024 di Kantor Badan Kepegawaian Negara atau BKN di Jakarta.

Dalam Konferensi Pers itu Haryomo menyampaikan bahwa Panitia Seleksi Nasional atau Panselnas pada tahun ini mengalokasikan total formasi Sekolah Kedinasan berjumlah 3.445 formasi.

Dari total 3.445 formasi itu, lanjut Haryomo, diperuntukkan untuk delapan instansi penyelenggara Sekolah Kedinasan dengan rincian sebagai berikut:

1. Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN BIN) sebanyak 400 formasi.

2. Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN Kemendagri) sebanyak 721 formasi.

3. Politeknik Keuangan Negara (PKN STAN) sebanyak 722 formasi.

4. Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (STMKG BMKG) sebanyak 120 formasi.

5. SIPENCATAR Kemenhub sebanyak 622 formasi.

6. Politeknik Siber dan Sandi Negara (PSSN BSSN) sebanyak 105 formasi.

7. Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS BPS) sebanyak 355 formasi.

8. POLTEKIP/POLTEKIM Kemenkumham sebanyak 400 formasi.

Haryomo mengatakan, terkait pendaftaran Seleksi CPNS 2024 Sekolah Kedinasan dibuka mulai Rabu, 15 Mei sampai dengan Kamis, 13 Juni 2024.

Haryomo menekankan, calon pelamar seleksi hanya dapat memilih satu Sekolah Kedinasan saat melakukan pendaftaran melalui portal SSCASN.

Lebih lanjut Haryomo mengungkapkan bahwa BKN telah melakukan sejumlah persiapan sarana dan prasarana yang akan digunakan untuk pelaksanaan seleksi.

Persiapan yang dilakukan BKN itu mulai dari kesiapan portal aplikasi SSCASN, mekanisme helpdesk untuk membantu pelamar, dan sistem aplikasi CAT BKN yang akan digunakan pada tahap Seleksi Kompetensi Dasar atau SKD.

Disampaikan Haryomo bahwa tujuan penerimaan Seleksi Sekolah Kedinasan pada tahun ini yakni untuk merekrut dan membuka kesempatan bagi talenta-talenta baru.

Talenta-talenta baru itu untuk memenuhi kebutuhan PNS yang mempunyai kompetensi spesifik di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan negara, statistisi, kepamongprajaan, keamanan siber dan persandian, keimigrasian dan pemasyarakatan, meterorologi, klimatologi dan geofisika, serta transportasi.

Haryomo mengingatkan para calon pelamar agar waspada terhadap praktik penipuan atau percaloan yang kerap muncul saat penerimaan Seleksi Sekolah Kedinasan.

Calon pelamar juga diimbau untuk tidak coba-coba bertransaksi dengan oknum yang menjanjikan kelulusan karena setiap tahapan seleksi diumumkan secara terbuka kepada masyarakat.

“Jangan mudah percaya terhadap pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan menjadi mahasiswa atau taruna sekolah kedinasan. Proses seleksi dilakukan secara online dan tes dilaksanakan dengan CAT yang dipastikan transparan dan akuntabel,” pungkasnya.***

Jadwal Cuti Bersama Lebaran Tahun 2023 Bagi PNS, PPPK, TNI dan Polri! Catat Tanggalnya Berikut

JOURNALPOS – Presiden Jokowi telah menerbitkan aturan terbaru terkait Cuti Bersama Lebaran tahun 2023 bagi PNS, PPPK, TNI, dan Polri serta Aparatur Sipil Negara lainnya.

Penetapan Cuti Bersama Lebaran tahun 2023 atau Hari Raya Idul Fitri 1444 hijriah bagi PNS, PPPK, TNI, dan Polri serta ASN lainya tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2023.

PNS, PPPK, TNI, dan Polri serta pegawai Aparatur Sipil Negara lainnya harus mengetahui jadwal Cuti Bersama Lebaran tahun 2023 atau Hari Raya Idul Fitri 1444 hijriah.

Cuti Bersama Cuti Bersama Lebaran tahun 2023 bagi PNS, PPPK, TNI, dan Polri serta ASN lainnya itu ditetapkan guna mewujudkan efisiensi dan efektivitas hari kerja, serta meningkatkan keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran mobilitas arus mudik jelang Hari Raya Idul Fitri 1444 hijriah.

Sementara tujuan dari Cuti Bersama khususnya bagi ASN yakni, agar para pegawai Aparatur Sipil Negara tersebut dapat melepaskan sejenak dari rutinitas pekerjaan.

Selain itu juga dimaksudkan agar para ASN dapat berkumpul dengan sanak keluarga guna merayakan momen berlebaran di kampung halaman maupun di lingkungan sekitar tempat tinggal mereka.

Cuti Bersama bagi para pegawai Aparatur Sipil Negara disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar proses pelayanan publik tetap berjalan secara optimal jelang momen Hari Raya.

Oleh karena itu, bagi pegawai ASN yang karena jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama, maka hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah Cuti Bersama yang tidak diberikan saat Hari Raya.

Hal ini bertujuan agar dalam pelaksanaan tugas atau proses pelayanan terhadap publik tetap berjalan optimal selama Lebaran tahun 2023, karena pegawai Aparatur Sipil Negara yang tidak mengambil hak cuti bersama tersebut.

Peraturan tersebut tertuang pada Keppres Nomor 8 tahun 2023 yang merupakan perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2022 tentang cuti bersama bagi pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2023.

Disamping itu, guna mewujudkan efisiensi dan efektivitas hari kerja serta memberi pedoman bagi instansi pemerintah pusat maupun daerah dalam melaksanakan Cuti Bersama Lebaran tahun 2023.

Penetapan jadwal Cuti Bersama bagi ASN, agar pelayanan publik tetap berjalan secara optimal dan prima, jelang maupun usai merayakan momen Hari Raya Idul Fitri 1444 hijriah atau lebaran tahun 2023.

Sesuai Keputusan Presiden Nomor 8 tahun 2023 jadwal Cuti Bersama Lebaran tahun 2023 atau Hari Raya ldul Fitri 1444 hijriah yakni pada tanggal 19, 20, 21, 24, dan 25 April 2023 (Rabu, Kamis, Jumat, Senin, dan Selasa).

Seperti diketahui, jika sebelumnya pemerintah menetapkan cuti bersama lebaran atau Hari Raya Idul Fitri 1444 hijriah yakni pada tanggal 21, 24, 25, dan 26 April 2023.

Namun, pemerintah melakukan perubahan dan penambahan hari Cuti Bersama tersebut guna mengurai kepadatan lalu lintas saat arus mudik lebaran maupun merayakan momen Idul Fitri berlebaran di kampung halaman.

Diperkirakan akan terdapat potensi pergerakan nasional atau mobilitas masyarakat untuk mudik lebaran yakni sebesar 45,8 persen dari jumlah penduduk Indonesia atau sebanyak 123,8 juta orang.***

Kilang Minyak Pertamina Dumai Meledak, Pertamina Pastikan Pasokan BBM dan LPG Tetap Aman

JOURNALPOS – Insiden kebakaran kilang minyak Pertamina kembali terjadi di Dumai, Provinsi Riau pada Sabtu 01 April 2023 sekira pukul 22.40 WIB.

PT KPI Refinery Unit Dumai menyatakan Tim Keadaan Darurat telah berhasil mengatasi kebakaran kilang minyak Pertamina di area gas compressor, pada Sabtu 01 April 2023 malam.

Sementara korban yang terluka akibat ledakan kilang minyak Pertamina Dumai telah dilarikan ke rumah sakit.

Area Manager Communication, Relation, dan CSR KPI RU Dumai Agustiawan mengatakan kejadian tersebut telah dapat dikendalikan sekira pukul 22.54 WIB.

“Penyebab kejadian masih belum diketahui. Terdapat 5 orang yang terdampak di ruang operator dan saat ini telah dibawa ke RS Pertamina Dumai untuk memperoleh perawatan terbaik. Kondisi pekerja terdampak tersebut saat ini stabil,” ungkapnya Minggu 2 April 2023 dini hari.

Hingga saat ini operasional kilang di unit yang terdampak, telah dihentikan sementara untuk memastikan keamanan di lokasi, sedangkan operasional unit lainnya tetap berjalan normal.

Agustiawan mengakui saat ini Tim Keadaan Darurat terus fokus untuk memastikan kondisi aman. KPI RU Dumai juga terus melakukan pemantauan untuk memastikan agar masyarakat di sekitar kilang tidak terdampak oleh kejadian ini.

Dilansir dari Antara, warga yang berasa terdekat kilang minyak yang berada Kelurahan Jaya Mukti dan Tanjung Palas berhamburan keluar rumah.

Ratusan warga berdesakan di pintu gerbang kilang minyak untuk melihat kondisi sebenarnya. Petugas dari kepolisian dan TNJ langsung memperketat penjagaan di kilang minyak Pertamina Dumai.

Petugas huga memblokir warga yang mendekat ke lokasi kebakaran. Banyak warga melaporkan terdengar bunyi letupan keras berdentum dan menggetarkan perabotan rumah.

Dilaporkan juga ledakan terdengar juga sampai ke Pulau Rupat. Masjid Takwa di Jalan Sudirman Dumai juga terdampak akibat insiden di dalam kilang minyak Dumai ini.

Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) memastikan bahwa pasokan dan distribusi BBM dan LPG di wilayah operasionalnya berjalan dengan baik dan aman pasca ledakan di kilang RU II Dumai tersebut.

“Masyarakat jangan khawatir stok yang ada di Integrated Terminal (IT), Fuel Terminal (FT) dan sarfas Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, dipastikan aman dan tetap beroperasi dengan normal,” ujar Area Manager Comm, Rel & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Susanto August Satria.

Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut sendiri memiliki wilayah operasi distribusi meliputi lima provinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau.

Kilang RU II Dumai memasok BBM dan LPG ke sarfas-sarfas operasi Patra Niaga Regional Sumbagut, meliputi FT dan IT yang terletak di Provinsi Riau, Kepulauan Riau dan Sumatera Utara

“Proses distribusi kami pun tetap berjalan normal, kami mendapat informasi bahwa kondisi kilang saat ini sudah berjalan normal dan semua dapat teratasi dengan baik dan aman” kata Satria.

Sementara itu, korban ledakan bertambah menjadi sembilan orang. Korban tersebut merupakan pekerja di ruang operator yang terkena pecahan kaca.

Seluruh korban sudah kembali ke rumah masing-masing setelah mendapatkan perawatan di RS Pertamina Dumai.

Akibat dari kejadian ini, beberapa rumah warga dan rumah ibadah khususnya yang berdekatan dengan kilang juga mengalami kerusakan minor. PT KPI RU Dumai disebut akan segera menanggulangi kerusakan yang terjadi.

“PT KPI RU Dumai meminta maaf atas kejadian ini dan kami akan bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi di masyarakat,” ujar Agustiawan.***

Piala Dunia U-20 2023 Batal Digelar di Indonesia, Ini Tanggapan Ganjar Pranowo

JOURNALPOS – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, ikut mengomentari batalnya Piala Dunia U-20 2023 yang seharusnya dihelat di Indonesia.

Namun, Indonesia baru saja kehilangan status tuan rumah Piala Dunia U-20 2023 yang harusnya digelar pada 20 Mei sampai 11 Juni nanti.

FIFA secara resmi telah mengumumkan pencopotan status tuan rumah Piala Dunia U-20 yang disandang Indonesia pada Rabu 29 Maret 2023 malam WIB.

Ganjar Pranowo dianggap menjadi salah satu pihak yang bertanggung jawab di balik keputusan FIFA tersebut.

Seperti diketahui, Ganjar menolak kehadiran Timnas Israel di Piala Dunia U-20 2023.

Akibatnya, kolom komentar akun Instagram Ganjar pun banjir tanggapan dari publik. Selain Ganjar Pranowo, sebenarnya ada beberapa pihak yang menolak kehadiran Israel.

Salah satunya adalah Gubernur Bali, I Wayan Koster, Politisi PDI P itu mengkhawatirkan kehadiran Timnas Israel U-20 di Piala Dunia U-20 2023.

Ganjar Pranowo mengakui situasi yang saat ini terjadi tidaklah mudah. Namun, dia meminta agar para pemain Timnas Indonesia U-20 tetap menjaga semangat mereka dan terus berlatih.

“Ini bukan kiamat, harus terus berlatih dan membangun persepakbolaan Indonesia dengan serius dan utuh karena masih banyak ajang yang bisa disiapkan dengan baik,” kata Ganjar, pada Kamis 30 Maret 2023 dikutip dari Merdeka.

Menurut Ganjar, Indonesia masih punya peluang untuk ambil bagian di Piala Dunia U-20 2023. Sebab, dia menilai Indonesia bisa menjadi wakil tuan rumah.

“Kalau boleh saya sampaikan, di awal-awal yang berkomunikasi sebelum saya mengeluarkan statemen kepada seluruh kementerian, termasuk PSSI adalah peluang co-host sehingga relasi antarnegara, konstitusi terpegang, dan olahraga berjalan,” ujarnya.***

Gegara Situasi Politik, FIFA Coret Indonesia Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20 2023

JOURNALPOS – FIFA secara resmi telah mencoret Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023, pada Rabu 29 Maret tahun ini.

Delegasi yang dilakukan Erick Thohir dengan pihak FIFA di Doha ternyata tak ampuh dalam mengupayakan agar Indonesia tetap jadi tuan rumah Piala Dunia U-20 2023.

Kabar dari FIFA ini tentu sangat memilukan karena menjadikan Indonesia sebagai negara yang gagal menggelar Piala Dunia U-20 2023 karena situasi politik.

“Menyusul pertemuan hari ini antara Presiden FIFA Gianni Infantino dan Presiden Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir, FIFA telah memutuskan, karena keadaan saat ini, untuk menghapus Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023,” bunyi pernyataan FIFA.

Turnamen bergengsi Piala Dunia U-20 2023 itu sedianya berjalan pada tanggal 20 Mei hingga 11 Juni mendatang.

FIFA secara resmi mengumumkan pencabutan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20, pada Rabu 29 Maret 2023 malam WIB.

Keputusan tersebut tentu disambut dengan rasa kecewa publik sepak bola Indonesia. Betapa tidak, sudah puluhan tahun berlalu sejak terakhir kali Indonesia berlaga di ajang Piala Dunia, meski dalam kategori kelompok usia.

Keputusan FIFA sudah bulat, dipengaruhi oleh gonjang-ganjing politik di Indonesia terkait keikutsertaan Israel sebagai salah satu tim yang lolos.

Masalah tersebut dimulai sejak FIFA membatalkan drawing fase grup Piala Dunia U-20 2023 yang seharusnya dilangsungkan di Bali pada Jumat, 31 Maret 2023.

Pencabutan status tuan rumah berarti Indonesia tidak lagi memegang tiket lolos untuk bermain di putaran final Piala Dunia U-20 tahun ini, sehingga kesempatan besar sirna begitu saja.

Indonesia pun terancam dijatuhi hukuman yang lebih berat dari FIFA. Kemungkinan terburuk Indonesia akan dilarang bermain di ajang internasional.

Kemungkinan ini membangkitkan memori beberapa tahun lalu, yaitu ketika FIFA membekukan sepak bola Indonesia dari kompetisi internasional.

FIFA memang belum menjelaskan secara langsung terkait sanksi yang mungkin diterima Indonesia setelah gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 2023.

Namun, hukuman semacam ini memang sudah sering dijatuhkan oleh FIFA kepada negara-negara yang melanggar peraturan dari FIFA tersebut.

Pada tahun 2015, Indonesia juga pernah merasakan dibanned oleh FIFA karena kasus intervensi pemerintah terhadap federasi sepak bola, yaitu PSSI.

Hukuman tersebut dicabut FIFA pada tahun 2016, sektiar setahun kemudian. Namun, akibatnya Indonesia tidak bisa bertanding di babak kualifikasi Piala Dunia 2018 dan Piala Asia 2019.***

Ini Jam Kerja ASN Selama Bulan Ramadhan 2023 Masehi atau 1444 Hijriah, Harap di CATAT

JOURNALPOS – Jam kerja ASN selama Bulan Ramadhan 2023 Masehi atau 1444 Hijriah telah diatur dan terjadi perubahan waktu bagi kinerja para pegawai Aparatur Sipil Negara.

Pengaturan jadwal tersebut tertuang dalam surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 06/2023 tentang jam kerja pegawai ASN pada Bulan Ramadhan 2023 Masehi atau 1444 Hijriah di lingkungan pemerintah.

Surat edaran tentang jam kerja ASN selama Bulan Ramadhan 2023 Masehi atau 1444 Hijriah bagi pegawai di lingkungan pemerintah pusat maupun daerah itu ditandatangani oleh MenPANRB Abdullah Azwar Anas pada Jumat 20 Maret 2023.

Bagi instansi pemerintah yang menerapkan enam hari kerja, jam kerja menjadi pukul 08.00 hingga 14.00 pada hari Senin sampai Kamis dan hari Sabtu, dengan waktu istirahat pukul 12.00 hingga 12.30 waktu setempat.

Sedangkan untuk hari Jumat, jam kerja ASN pada pukul 08.00 sampai 14.00, dengan waktu istirahat pukul 11.30 hingga 12.30 waktu setempat bagi instansi yang menerapkan enam hari kerja.

Sementara bagi instansi pemerintah yang menerapkan lima hari kerja, jam kerja menjadi pukul 08.00 hingga 15.00 pada hari Senin sampai Kamis, dengan waktu istirahat pukul 12.00 hingga 12.30 waktu setempat.

Untuk hari Jumat, jam kerja ASN pada pukul 08.00 sampai 15.30, dengan waktu istirahat pukul 11.30 hingga pukul 12.30 bagi instansi yang menerapkan lima hari kerja.

Pada surat edaran itu disebutkan bahwa jam kerja efektif bagi pegawai ASN di instansi pemerintah pusat dan daerah yang melaksanakan lima atau enam hari kerja selama Bulan Ramadhan 2023 Masehi atau 1444 Hijriah memenuhi minimal 32,5 jam dalam satu minggu.

Surat edaran MenPANRB dengan tembusan kepada Presiden dan Wakil Presiden RI serta Menteri Dalam Negeri tersebut juga disebutkan Pejabat Pembina Kepegawaian atau PPK pada instansi pemerintah menetapkan keputusan pelaksanaan jam kerja pada Bulan Ramadhan 2023 Masehi atau 1444 Hijriah di lingkungan instansinya dengan menyesuaikan zona waktu wilayah masing-masing.

Penetapan keputusan jam kerja bagi para pegawai ASN atau Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah pusat dan daerah selama Bulan Ramadhan 1444 H tersebut kemudian disampaikan kepada Menteri PANRB.

Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah juga memastikan pelaksanaan jam kerja pada Bulan Ramadhan 2023 Masehi atau 1444 Hijriah tersebut tidak mengurangi produktivitas dan pencapaian kinerja pegawai ASN dan organisasi.

Penetapan jam kerja pegawai ASN selama Bulan Ramadhan 2023 Masehi atau 1444 Hijriah tersebut diberlakukan agar tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat maupun daerah.***

23 Januari Cuti Bersama Imlek 2023, Benarkah? Cek Juga Daftar Libur Nasional Berikut

JOURNALPOS – Cuti bersama perayaan Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili akan jatuh mulai hari Senin, 23 Januari 2023.

Pemerintah Indonesia menetapkan hari Senin, 23 Januari sebagai tanggal merah dalam rangka cuti bersama Imlek.

Ketetapan mengenai cuti bersama perayaan Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili ini merupakan kesepakatan bersama tiga menteri.

Selain itu, kesepakatan mengenai semua Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023 telah tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri, yakni Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Adapun SKB itu tercantum dengan Nomor 1066 Tahun 2022 Nomor 3 Tahun 2022, Nomor 3 Tahun 2022 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023.

“Cuti bersama tahun 2023, 23 Januari hari Senin Tahun Baru Imlek 2574 Konngzili,” isi keterangan SKB tiga menteri tersebut yang dikutip pada Selasa, 17 Januari 2023.

Berikut Ini Daftar Tanggal Hari Libur Nasional 2023:

1 Januari : Tahun Baru 2023
22 Januari : Tahun Baru Imlek
18 Februari : Isra Mi’raj
22 Maret : Hari Suci Nyepi
7 April : Wafat Isa Almasih
22 dan 23 April : Hari Raya Idul Fitri
1 Mei : Hari Buruh
18 Mei : Kenaikan Isa Almasih
1 Juni : Hari Lahir Pancasila
4 Juni: Waisak
29 Juni : Hari Raya Idul Adha
19 Juli: Tahun Baru Islam
17 Agustus: Hari Kemerdekaan
28 September: Maulid Nabi Muhammad
25 Desember : Hari Raya Natal

Berikut Ini Daftar Tanggal Cuti Bersama 2023:

23 Januari : Libur Bersama Imlek
22 Maret : Libur Bersama Hari Raya Nyepi
21,24, 25, dan 26 April: Libur Bersama Hari Raya Idulfitri
2 Juni : Libur Bersama Waisak
26 Desember: Libur Bersama Hari Raya Natal
Itulah jadwal Hari Libur Nasional tahun 2023 berdasarkan Surat Keputusan Bersama atau SKB 3 Menteri.***

Sah! Indonesia Kini Punya 38 Provinsi, Ini Daftarnya

JOURNALPOS – Indonesia kini resmi memiliki 38 provinsi usai DPR mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya menjadi undang-undang.

Provinsi baru di Indonesia tersebut adalah Papua Barat Daya yang beribu kota di Sorong. Provinsi Papua Barat Daya ini mencakup Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrauw, dan Kabupaten Mamberamo.

Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya menambah jumlah provinsi di Indonesia yang semula 37 provinsi, menjadi 38 provinsi.

Mendagri Tito Karnavian mengatakan pemerintah melakukan pemekaran Provinsi Papua Barat Daya lantaran pembangunan manusia di daerah tersebut masih tertinggal.

“Kita harapkan dengan adanya pembentukan provinsi yang baru Papua Barat Daya akan mempercepat pembangunan karena kita lihat memang indeks pembangunan manusianya cukup tertinggal dan juga wilayahnya yang sangat luas serta infrastruktur yang masih perlu untuk dipercepat dikembangkan,” ujar Tito dilansir dari CNNIndonesia.

Daftar Terbaru Provinsi di Indonesia

Berikut 38 provinsi di Indonesia beserta ibu kotanya.

  1. Nanggroe Aceh Darussalam: Banda Aceh
  2. Sumatra Utara: Medan
  3. Sumatra Selatan: Palembang
  4. Sumatra Barat: Padang
  5. Bengkulu: Bengkulu
  6. Riau: Pekanbaru
  7. Kepulauan Riau: Tanjung Pinang
  8. Jambi: Jambi
  9. Lampung: Bandar Lampung
  10. Bangka Belitung: Pangkal Pinang
  11. Banten: Serang
  12. DKI Jakarta: Jakarta
  13. Jawa Barat: Bandung
  14. Jawa Tengah: Semarang
  15. DI Yogyakarta: Yogyakarta
  16. Jawa Timur: Surabaya
  17. Kalimantan Timur: Samarinda
  18. Kalimantan Barat: Pontianak
  19. Kalimantan Tengah: Palangka Raya
  20. Kalimantan Selatan: Banjarbaru
  21. Kalimantan Utara: Tanjung Selor
  22. Bali: Denpasar
  23. Nusa Tenggara Timur: Kupang
  24. Nusa Tenggara Barat: Mataram
  25. Gorontalo: Gorontalo
  26. Sulawesi Barat: Mamuju
  27. Sulawesi Tengah: Palu
  28. Sulawesi Utara: Manado
  29. Sulawesi Tenggara: Kendari
  30. Sulawesi Selatan: Makassar
  31. Maluku Utara: Sofifi
  32. Maluku: Ambon
  33. Papua Barat: Manokwari
  34. Papua: Jayapura
  35. Papua Selatan: Kabupaten Merauke
  36. Papua Tengah: Kabupaten Nabire
  37. Papua Pegunungan: Kabupaten Jayawijaya
  38. Papua Barat Daya: Sorong

Sebelumnya, pemerintah meresmikan tiga daerah otonom baru (DOB) di Papua, yakni Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.

Dengan penambahan empat provinsi yang baru disahkan tersebut membuat Pulau Papua kini memiliki enam provinsi, yakni Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya.***

Rayakan Malam Tahun Baru 2023, Warga Jakarta Padati Sejumlah Tempat

JOURNALPOS – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar rangkaian acara pada Festival Malam Tahun Baru 2023 yang tersebar di 6 titik lokasi pada Sabtu (31/12/2022).

Perayaan Tahun Baru 2023 di Jakarta berlangsung meriah setelah dua tahun sebelumnya tidak ada festival yang digelar akibat pandemi Covid-19.

Perayaan Tahun Baru 2023 pun semakin meriah setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mencabut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di seluruh wilayah di Indonesia, termasuk Jakarta.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, turut menghadiri perayaan pergantian tahun, dimulai dari Car Free Night bertajuk Malam Muda-Mudi di area Sarinah, depan Gedung Da Vinci, dan Bundaran Hotel Indonesia (Jalan Imam Bonjol), Jakarta Pusat, pada Sabtu malam (31/12).

Pj Gubernur Heru menyampaikan pesan bagi seluruh lapisan masyarakat Kota Jakarta untuk memaknai tahun 2023 dengan penuh semangat yang baru dan disertai rasa optimisme yang tinggi atas harapan dan keyakinan bahwa tahun 2023 akan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

“Saya meminta untuk tetap menjaga kesehatan, kebersihan, kekompakan, keamanan dan kita optimis menuju 2023 yang lebih baik lagi. Mari jaga Jakarta, kita membangun Jakarta, tentunya untuk kita semuanya, dan tentunya sukses Jakarta untuk Indonesia. Selamat Tahun Baru 2023 kepada seluruh warga kota Jakarta da masyarakat Indonesia,” kata Heru dikutip dari laman resmi PPID DKI Jakarta, Minggu (1/1/2023). ***