Arsip Kategori: Nasional

Presiden Jokowi Minta Pejabat Pusat dan Daerah Gunakan Mobil Listrik Untuk Kendaraan Dinas

Tinggalkan Balasan

JOURNALPOS – Presiden Jokowi menginstruksikan para menteri, bupati, hingga TNI untuk menggunakan mobil listrik sebagai kendaraan dinas.

Penggunaan mobil listrik sebagai kendaraan dinas maupun kendaraan pribadi, dikatakan Presiden Jokowi akan semakin masif.

Presiden Jokowi menuturkan, beberapa merek mobil listrik baik roda empat maupun roda dua, sudah semakin banyak yang mengaspal di jalan umum.

Tak dipungkiri, pemerintah terus mendorong mimpi Indonesia sebagai pemain utama kendaraan berbasis listrik, khususnya untuk digunakan di instansi pemerintahan sebagai kendaraan dinas.

Motivasi itu semakin membara dan mendapatkan justifikasinya seiring dengan kenaikan harga BBM di tengah ketidakpastian global, akibat konflik geopolitik Rusia-Ukraina yang terus memanas.

Tekad membara pemerintah mendorong penggunaan kendaraan berbasis listrik juga mendapatkan sambutan yang positif dari kalangan pabrikan kendaraan bermotor untuk mengembangkan kendaraan yang rendah emisi.

Hampir sebagian besar produsen ternama di negara ini, semua siap berkomitmen berinvestasi kendaraan listrik di Indonesia. Beberapa pabrikan itu adalah Hyundai, Toyota, Suzuki, Honda, dan Mitsubishi.

Pelbagai produsen itu memang belum menyebutkan jenis kendaraan listrik yang akan diproduksi. Yang jelas, total investasi produsen otomotif global itu bisa mencapai Rp49,5 triliun lebih.

Diketahui, varian jenis mobil listrik ada bermacam-macam, ada battery electric vehicle (BEV), hybrid electric vehicle (HEV), maupun plug-in hybrid electric vehicle (PHEV).

Komitmen pemain otomotif dunia bisa mendorong minat bisnis industri pendukungnya. Seperti, baterai untuk kendaraan listrik yang merupakan komponen vital bagi wahana tersebut.

Sebut saja, LG yang sudah berkomitmen mendirikan pabrik baterai dengan nama PT Industri Baterai Indonesia atau Indonesia Battery Corporation (IBC). Peta jalan negara ini menjadi pemain utama kendaraan berbasis listrik itu kian mendapatkan momentumnya, ketika Presiden Joko Widodo menginstruksikan para menteri, bupati, hingga TNI untuk menggunakan kendaraan listrik.

Hal ini tertuang dalam Instruksi Presiden nomor 7 tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Instruksi itu berlaku mulai 13 September 2022.

“[Instruksi] dalam rangka percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagai kendaraan dinas,” demikian bunyi Inpres itu yang dikutip Rabu (14/9/2022).

Inpres itu menyebutkan, pemerintah pusat dan daerah diminta menyusun aturan penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas atau kendaraan perorangan dinas instansi. Artinya, dari beleid ini dimaknai bahwa kendaraan dinas itu termasuk kendaraan berpelat merah.

Mereka juga perlu menetapkan alokasi anggaran untuk penggunaan kendaraan listrik itu. Adapun, peningkatan penggunaan kendaraan listrik dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah di seluruh Indonesia.

Instruksi diberikan untuk seluruh menteri, sekretaris kabinet, kepala staf kepresidenan, Jaksa Agung RI, Panglima TNI, dan Kepala Kepolisian RI. Kemudian, kepala lembaga, pimpinan kesekretariatan lembaga negara, gubernur, dan bupati/wali kota.

Melalui instruksi itu, Presiden Jokowi juga meminta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk menyelesaikan hambatan penggunaan kendaraan listrik untuk dinas.

“Dan melaporkan pelaksanaan instruksi presiden ini kepada Presiden secara berkala setiap enam bulan,” demikian tertulis pada inpres tersebut.

Melalui kebijakan itu, populasi kendaraan listrik di Indonesia bisa diakselerasi dengan lebih masif lagi.

Sebab poin penting beleid itu adalah instruksi bagi jajaran kementerian hingga pemerintah daerah untuk menggunakan kendaraan bermotor listrik (BEV) sebagai kendaraan operasional.

Poin lainnya, penggunaan kendaraan listrik sebagai armada operasional itu bisa diperoleh melalui pembelian, penyewaan, maupun konversi kendaraan bermotor konvensional dengan sumber pendanaan diwajibkan berasal dari APBN, APBD, dan sumber lain yang sah.

Menko Marinves bertindak sebagai koordinator program yang melakukan sinkronisasi, pengawasan, evaluasi hingga pengendalian. Tidak hanya itu, inpres juga memberikan wewenang kepada Menko Marinves untuk menyelesaikan berbagai permasalahan penghambat implementasi.

Pada pelaksanaannya, Menko Luhut harus melaporkan berkala pelaksanaan program tiap semester atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Di sisi lain, berdasarkan Inpres, terdapat tugas dari masing-masing kementerian teknis terkait. Salah satunya, Mendagri RI yang harus mendorong para kepala daerah mempercepat penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas operasional.

Hal yang sama yang dimintakan kepada Menteri Pertahanan RI dan Panglima TNI, untuk memprioritaskan secara bertahap kendaraan bermotor listrik sebagai kendaraan dinas operasional.

Sementara itu, Menteri ESDM Arifin Tasrif mendapatkan tugas untuk memastikan, mempercepat dan memperbanyak pendirian Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum.

Sebagai informasi, menurut catatan Kementerian ESDM, saat ini terdapat 332 unit SPKLU ataupun charging station di 279 di lokasi publik dan 369 unit SPBKLU di Indonesia.

Lalu Menteri BUMN Erick Tohir diminta untuk mendorong perusahaan pelat merah mengalokasikan anggaran mendukung percepatan pelaksanaan program BEV.

Menteri ESDM Arifin Tasrif pun menginformasikan bahwa pemerintah tengah menggodok sejumlah paket insentif untuk memberi subsidi pembelian kendaraan listrik kepada masyarakat.

Aturan itu tengah didorong untuk mempercepat peralihan penggunaan kendaraan berbasis energi fosil menuju listrik domestik. “Sekarang mekanismenya sedang digodok, sedang kita bahas,” kata Arifin, Jumat (16/9/2022).

Arifin menjelaskan rencana itu menjadi krusial di tengah daya tawar energi listrik yang lebih kompetitif ketimbang fosil ke depan. Malahan, menurutnya, harga keekonomian untuk listrik jauh lebih murah dari pengadaan setiap liter bahan bakar minyak (BBM).

“Contohnya sekarang ini berapa, Pertalite Rp10.000 untuk 30 kilometer kalau sekarang pakai listrik 1 kWh bisa juga 30 kilometer. Kalau charge listrik ongkosnya kan enggak sampai Rp2.000,” ujarnya.

Harapannya, adanya sejumlah insentif ini akan membuat industri kendaraan listrik baterai semakin berkembang. Biaya produksi pun semakin murah sehingga masyarakat mampu membelinya. Tujuan menuju negara rendah emisi pun bisa segera direalisasikan.***

Kiprah Pertamina Wujudkan Target NZE Indonesia 2022 Akan Di Ulas di SOE International Conference Expo

Tinggalkan Balasan

JOURNALPOS – Melalui kiprah perusahaan negara di sektor energi yakni Pertamina, Kementerian BUMN terus berupaya mengejar target Indonesia bebas emisi atau Net Zero Emission tahun 2060.

Dalam mengemban perannya mengelola energi nasional, Pertamina Group telah menetapkan komitmen Net Zero Emission atau NZE guna mewujudkan aspirasi sebagai perusahaan energi global yang ramah lingkungan, mendukung agenda transisi energi, dan berkontribusi dalam target perubahan iklim.

Komitmen NZE Pertamina tersebut sejalan dengan Kebijakan Keberlanjutan melalui 10 fokus, yakni mengatasi perubahan iklim, mengurangi jejak lingkungan, melindungi keanekaragaman hayati, kesehatan dan keselamatan, pencegahan insiden skala besar, perekrutan, pengembangan dan retensi karyawan, inovasi dan penelitian, keterlibatan dan dampak komunitas, keamanan digital, serta Etika Perusahaan.

“Target Net Zero Emission ini tanggung jawab bersama Pemerintah dan seluruh komponen bangsa. Kiprah BUMN sangat strategis karena ikhtiran menurunkan emisi akan menyelamatkan bumi dan tentu akan menjaga keberlangsungan hidup manusia di masa depan,” ujar Pahala N. Mansury, Wakil Menteri BUMN I di Jakarta (11/10).

Dalam rangka mengkonsolidasikan sumber daya BUMN, lanjut Pahala, Kementerian BUMN akan melibatkan sejumlah klaster BUMN dalam SOE International Conference & Expo di Nusa Dua Bali 18-19 Oktober 2022 mendatang.

“BUMN akan menyampaikan kemajuan-kemajuan program yang telah dicanangkan dan Kementerian BUMN akan menfasilitasi pertemuan dengan investor potensial,” imbuh Pahala.

Sementara itu Pj. Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Heppy Wulansari menyampaikan bahwa Pertamina akan hadir dalam SOE International Conference & Expo sebagai wujud komitmen terhada target NZE Indonesia 2060.

Menurutnya, untuk mencapai target tersebut Pertamina telah mengimplementasikan dua program utama yakni dekarbonisasi bisnis dan akselerasi green business.

Pertamina, lanjut Heppy, juga telah menyusun orientasi Green Strategy, meningkatkan kapasitas organisasi dan SDM, mengoptimalkan Green Financing, akselerasi teknologi hijau dan inovasi digital, pengembangan bisnis pasar karbon dan lain-lain.

“Segala upaya untuk mengejar target Net Zero Emission, sehingga kiprah BUMN semakin optimal,” pungkas Heppy.***

Aturan Baru Seragam Sekolah Siswa SD Hingga SMA Resmi Ditetapkan Kemendikbudristek, Termasuk Pakaian Adat

Tinggalkan Balasan

JOURNALPOS – Pemerintah melalui Kemendikbudristek atau Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi resmi mengeluarkan peraturan baru mengenai pengenaan seragam sekolah untuk siswa jenjang SD, SMP, dan SMA sederajat.

Kebijakan terkait pengenaan seragam sekolah untuk siswa jenjang SD, SMP, dan SMA sederajat resmi ditetapkan oleh Kemendikbudristek.

Aturan seragam sekolah bagi siswa jenjang SD, SMP, dan SMA sederajat itu dituangkan Kemendikbudristek dalam Permendikbud Nomor 50 Tahun 2022.

Permendikbud Nomor 50 Tahun 2022 itu berisi tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Permendikbud tersebut ditetapkan dan ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim pada 7 September 2022.

Dalam Permendikbud Nomor 50 Tahun 2022 tersebut mengatur terkait pengenaan seragam nasional untuk para siswa jenjang SD, SMP, dan SMA sederajat, yakni:

1. Jenjang SD/SDLB: atasan kemeja berwarna putih dan bawahan celana atau rok berwarna merah hati.

2. Jenjang SMP/SMPLB: atasan kemeja berwarna putih dan bawahan celana atau rok berwarna biru tua.

3. Jenjang SMA/SMALB/SMK/SMKLB: atasan kemeja berwarna putih dan celana atau rok berwarna abu-abu.

4. Seragam Pramuka: mengacu pada model dan warna pakaian seragam yang ditetapkan oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

5. Seragam Khas Sekolah: ditetapkan sekolah dengan memperhatikan hak setiap peserta didik untuk menjalankan agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai keyakinannya.

6. Pakaian Adat: model dan warna pakaian adat ditetapkan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan hak setiap Peserta Didik untuk menjalankan agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai keyakinannya.

Ketentuan pemakaian seragam sekolah:
– Seragam nasional dikenakan paling sedikit setiap hari Senin dan Kamis serta pada hari pelaksanaan upacara bendera.

– Seragam Pramuka dan khas sekolah digunakan pada hari yang telah ditetapkan oleh masing-masing sekolah.

– Penggunaan pakaian adat digunakan peserta didik pada hari atau acara adat tertentu.

– Seragam sekolah tak boleh membebankan orang tua.

Melalui Permendikbud ini, Mendikbud Nadiem menyebut bahwa pengadaan seragam sekolah menjadi tanggung jawab orang tua atau wali peserta didik.

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, sekolah, dan masyarakat dapat membantu pengadaan seragam sekolah dan pakaian adat bagi peserta yang kurang mampu.

Meski demikian, Mendikbud Nadiem menegaskan bahwa sekolah tidak boleh mengatur kewajiban yang memberikan pembebanan kepada orang tua untuk membeli seragam sekolah baru pada setiap kenaikan kelas dan/atau penerimaan peserta didik baru.***

SOE International Conference Expo: Kementerian BUMN Dorong Pertamina Lanjutkan 8 Inisiatif Strategis Transisi Energi

Tinggalkan Balasan

JOURNALPOS – Kementerian BUMN terus mendorong Pertamina Group, baik Holding maupun Subholding untuk tetap fokus melanjutkan 8 inisiatif strategis untuk mempercepat transisi energi.

Jelang gelaran konferensi internasional dan pameran BUMN SOE Conference International Conference & Expo, 8 inisiatif strategis transisi energi Pertamina terus didorong Kementerian BUMN.

8 iInisiatif strategis transisi energi Pertamina tersebut meliputi peningkatan kapasitas terpasang Geothermal, pengembangan Green Refinery, komersialisasi Green Hydrogen, pengembangan ekosistem baterai dan penyimpanan energi terintegrasi, pengembangan pabrik Methanol untuk gasifikasi, peningkatan kapasitas pembangkit, pengembangan bioenergi, serta Carbon Capture Utilization & Storage.

Program-program ini sejalan dengan program dekarbonisasi Kementerian BUMN dan merupakan wujud nyata dukungan terhadap Pemerintah Republik Indonesia dalam mencapai Net Zero Emission atau NZE di tahun 2060.

SOE International Conference & Expo 2022 ini digelar sebagai bentuk komitmen Pemerintah untuk mendukung implementasi aspek Environment, Social & Government (ESG) dan Sustainability Development Goals (SDGs), khususnya di sektor Healthcare, Financial Inclusion, Digital Transformation, dan Energy Transition.

“Sebagai agent of development BUMN harus terdepan dalam penerapan ESG dan SDGs demi terlaksananya pembangunan berkelanjutan,”ucap Pahala N.Mansury, Wakil Menteri BUMN I di Jakarta (10/10).

Dalam pameran dan konferensi yang mengangkat Tema “Driving Sustainable & Inclusive Growth”, Kementerian BUMN akan memfasilitasi Pertamina Group untuk melakukan perbincangan, pertemuan dan kesepakatan bisnis dengan investor dari berbagai negara dalam rangka mendukung proyek-proyek transisi energi Pertamina.

“Pertamina akan akan bertemu dengan investor potensial yang mendukung Green Energy, sehingga proyek-proyek transisi energi yang direncanakan dapat diselesaikan sesuai jadwal,”ungkap Pahala.

SOE Conference International & Expo ini akan dihadiri oleh lebih dari 500 peserta, termasuk Kementerian BUMN dari negara-negara G20 dan investor.

Pameran dan Konferensi Internasional BUMN ini akan berlangsung di Nusa Dua, Bali pada 17-18 Oktober 2022 sebagai bentuk partisipasi BUMN jelang Konferensi Tingkat Tinggi Government 20 (KTT-G20) November 2022 mendatang.

Pj. Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Heppy Wulansari menjelaskan, Pertamina Group memastikan akan hadirkan update informasi mengenai proyek transisi energi yang telah dimulai beberapa tahun sebelumnya.

Sebagai salah satu entitas BUMN, Pertamina akan hadir bersama Subholding Refinery & Petrochemical, Subholding Power & NRE dan Subholding Upstream dalam SOE International Conference & Exhibition 2022.

“Pertamina Group telah menggarap berbagai proyek sebagai bentuk komitmen mempercepat transisi energi. Proyek-proyek ini akan kami sampaikan di event SOE tersebut,” tandas Heppy.***

Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati Siap Untuk Debarkasi Haji dan Umroh Hingga Penerbangan Luar Negeri

Tinggalkan Balasan

JOURNALPOS – Kesunyian Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati di Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat tak lama lagi akan berakhir.

Deru mesin jet turbofan dari pesawat-pesawat komersial milik maskapai nasional dan internasional akan kembali memanaskan aspal landasan pacu Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati seluas 1.800 hektare itu.

Pasalnya, pemerintah pusat memutuskan Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati yang dibuka resmi pada 24 Mei 2018 itu sebagai salah satu lokasi keberangkatan atau embarkasi dan kepulangan (debarkasi) jemaah umrah dan haji.

Bukan itu saja, Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB Kertajati sebagai bandara kedua terbesar di Indonesia setelah Bandara Internasional Soekarno-Hatta itu juga disiapkan untuk jalur penerbangan luar negeri.

Kepastian itu diungkap oleh Plt Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nur Isnin Istiartono dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (22/9/2022).

Bandara berkode tiga huruf (three letter code) KJT dari Asosiasi Transportasi Udara Internasional (IATA) itu akan mengawali penerbangan umrah menuju Jeddah (JED) Arab Saudi, November 2022.

Pernyataan Isnin itu sejalan dengan hasil rapat Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Kementerian Agama serta Pemerintah Provinsi Jabar terkait penerbangan langsung (direct flight) Kertajati menuju Jedah.

Dalam rapat yang diadakan 18 Agustus 2022 itu, Menhub berharap ada penerbangan feeder dari daerah lain yang memanfaatkan kesempatan pembukaan jalur langsung ini ke Jedah ini. Misalnya, dari Kalimantan-Kertajati-Jedah.

Terlebih, potensi jemaah umrah tidak pernah surut. Kawasan Cirebon Raya, Kabupaten Indramayu, Majalengka, dan Kabupaten Kuningan (Ciayumajakuning) saja jumlah jemaah umrahnya bisa mencapai ribuan orang.

Data Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag menyebutkan, pada 2022 ini masih terdapat 8.657 jemaah umrah asal wilayah Ciayumajakuning yang belum berangkat.

Pihak Kemenag sendiri memprediksi, dibukanya zonasi penerbangan langsung ke Jedah dari Kertajati berpotensi menjaring minat 40 ribu jemaah umrah untuk periode Januari-Mei 2023.

Tentu saja ini sebuah kabar bahagia untuk jemaah umrah dan haji asal Bumi Pasundan. Soalnya mereka tak perlu repot lagi menuju Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta yang jaraknya sekitar 3-4 jam lewat tol.

“Dengan adanya Bandara Kertajati ini diharapkan masyarakat makin mudah dan efisien dalam bermobilitas,” papar Isnin.

Fasilitas Custom, Immigration, Quarantine (CIQ) Bandar Udara Internasional Kertajati, lanjut Isnin, saat ini sudah dalam posisi siap ditugaskan.

Isnin menambahkan, fasilitas penunjang lain seperti penginapan atau hotel di dekat bandara, rumah sakit, asrama haji, dan fasilitas yang mendukung kelancaran operasional penerbangan di Bandara Kertajati sangat penting.

Aksesibilitas transportasi darat menuju Bandar Udara Internasional Kertajati ini pun, dikatakan Isnin, akan semakin mudah.

Jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) yang menghubungkan Bandara Kertajati dengan wilayah di sekitarnya termasuk Kota Bandung direncanakan selesai pada Oktober 2022.

Jika jalan tol tersebut sudah beroperasi, lanjut Isnin, jarak tempuh Kota Bandung-Bandara Kertajati lewat Cisumdawu tak lebih dari satu jam.

Langkah selanjutnya, Ditjen Perhubungan Udara telah mengirimkan surat kepada General Authority of Civil Aviation (GACA) Arab Saudi pada 7 September 2022.

Isnin mengatakan bahw pihaknya meminta dukungan GACA agar memberikan slot yang diminta maskapai Indonesia saat dibukanya penerbangan umrah ke Jedah.

Tak hanya untuk penerbangan umrah, bandara yang mampu didarati pesawat badan lebar (wide body) seperti Boeing 777 dan Airbus A380 itu juga tengah disiapkan untuk melayani penerbangan komersial domestik mulai November sampai Desember 2022.

Ketika meninjau bandara yang mampu menampung 22 pesawat itu, Jumat (16/9/2022), Menhub mengatakan, akan diuji coba empat penerbangan per hari, di antaranya ke Kalimantan dan Bali.

Kemudian, lanjut Menhub, ditingkatkan menjadi delapan penerbangan per hari pada Desember 2022. Sedangkan untuk penerbangan umrah, slotnya disiapkan sebanyak dua flight per hari.

Bandara yang memulai penerbangan komersial perdananya pada 9 Juni 2018 itu, sejak 2019 itu juga melayani kargo.

Sebuah terminal kargo sudah tersedia di Kertajati, berdiri di atas lahan seluas 4.480 meter persegi. Setiap tahun terjadi peningkatan jumlah kargo yang diangkut.

Pada 2019, misalnya, jumlah kargo yang diangkut seberat 127 ton dan pada 2020 tidak ada penerbangan kargo karena adanya pengetatan penerbangan.

Kemudian, pada 2021 jumlah kargo yang diangkut meningkat menjadi 146 ton. Dan pada 2022, hingga pertengahan September, seperti dicatat Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub, sudah sebanyak 6.269 ton kargo berhasil diangkut dari Bandara Kertajati.

Sebagai langkah antisipasi, pihak PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (BIJB) bersiap membangun kawasan e-commerce hub seluas 68,4 ha berdaya tampung 500 ribu ton.

Bandara Kertajati akan memainkan perannya sebagai penyangga Bandara Soekarno-Hatta dan menjadi salah satu pondasi pertumbuhan ekonomi Jabar bersama Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang.***

Wujudkan Percepatan Transisi Energi, Pertamina Siapkan Strategi Pencapaian Target Net Zero Emission Nasional

Tinggalkan Balasan

JOURNALPOS – Pertamina memegang komitmen pemenuhan target Net Zero Emission atau NZE Nasional dan memberikan kontribusi nyata pada program pemerintah terkait transisi energi.

Melalui percepatan transisi energi yang mencakup berbagai inisiatif dekarbonisasi dan pengembangan bisnis baru, Pertamina berkomitmen mewujudkan NZE Nasional baik secara mandiri maupun melalui kerja sama dengan pihak lain.

Komitmen NZE Pertamina diwujudkan dengan pengembangan dan penyusunan peta jalan Net Zero Emission yang mencakup strategi dekarbonisasi dan pengembangan bisnis baru berbasis clean and green energy.

Pelaksanaan peta jalan NZE Pertamina didukung oleh carbon accounting dan reporting yang akurat sesuai dengan standard global, implementasi Internal Carbon Pricing dan Carbon Trading, pembentukan dedicated sustainability organization, penguatan fundamental capabilities serta penyelarasan dengan stakeholder terkait.

Peta jalan NZE Pertamina disusun untuk menjadi salah satu acuan dan kerangka kerja yang dapat digunakan oleh stakeholder untuk melihat komitmen Pertamina dalam mencapai target Net Zero Emission serta memenuhi aspek Environment, Social, & Governance (ESG) Perusahaan.

NZE Pertamina akan memuat antara lain rencana strategis jangka panjang perusahaan yang diselaraskan dengan aspirasi dekarbonisasi dan clean & green energy business Pertamina serta  target NZE dari pemerintah, yaitu pada 2060 atau lebih cepat.

Hal ini juga merupakan penegasan dari PT Pertamina guna mendukung komitmen Indonesia sebagai bagian dari komunitas global dalam aksi mitigasi perubahan iklim.

Dalam kerangka tersebut, Pertamina melakukan penandatanganan komitmen oleh Direktur Utama bersama jajaran Direktur Utama Sub Holding Pertamina.

Komitmen ini mencakup aspek strategi serta pathway yang akan dijalankan, serta segala aspek yang mendukung untuk memperkuat pencapaian target NZE dan keberlangsungannya.

Pertamina telah menyiapkan perencanaan dan langkah-langkah yang selaras dengan semua aspek dan area bisnis perusahaan dari hulu ke hilir yang menjamin terpenuhinya misi perusahaan sebagai penyedia energi utama untuk melayani seluruh lapisan masyarakat Indonesia, baik umum, industri maupun pemerintah.

“Kita sudah sama-sama saksikan komitmen yang sudah ditandatangani. Kita menetapkan roadmap Net Zero Emission sebagai dukungan kita kepada Nationally Determined Contribution Indonesia yang baru saja direvisi dan Pemerintah telah menetapkan target yang lebih ambisius jadi kita ikuti,” ujar Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati.

Nicke menambahkan, upaya dekarbonisasi dalam rangka implementasi roadmap NZE diwujudkan dalam beberapa inisiatif strategis berupa upaya efisiensi energi, loss reduction, elektrifikasi dan penggunaan low-carbon fuel maupun green-power generation serta optimalisasi carbon capture and storage di semua lini bisnis perusahaan.

“Indonesia punya potensi untuk karbon capture storage besar sekali. Di asia itu hanya di Indonesia dan Malaysia yang punya. Indonesia banyaknya onshore, Malaysia banyaknya di Offshore. Jadi secara competitive advantage kita punya, oleh karena itu, ini adalah our new oil and gas bussines carbon capture,” imbuh Nicke.

Selain itu, sebagai upaya untuk mengakselerasi implementasi dalam rangka mendukung pemenuhan target penurunan emisi di internal Pertamina dan nasional, Pertamina juga berperan aktif dalam mengembangkan carbon market ecosystem melalui pelaksanaan pilot carbon trading di internal Pertamina.

Pertamina juga turut berkontribusi dalam pengembangan sinergi pengembangan ekonomi karbon antar BUMN.

Untuk implementasi nyata dalam mendukung inisiatif dekarbonisasi, kerja sama juga dilakukan dengan berbagai pihak lainnya, diantaranya Bursa Efek Indonesia terkait Pengembangan Perdagangan Bisnis Karbon, Krakatau Steel dan TEPCO terkait dengan Pengembangan Green Hydrogen, Chiyoda terkait dengan inisiatif CCUS dan lainnya.

“Kita harus menyiapkan masa depan Pertamina dari sekarang karena apa yang kita lakukan semuanya tidak bisa flat begitu saja. Jadi semua rencana harus kita desain untuk masa depan,” tandas Nicke.***

Pertamina Resmi Turunkan Harga BBM di 35 Provinsi di Indonesia, Berikut Rinciannya

Tinggalkan Balasan

JOURNALPOS – PT Pertamina (Persero) mengumumkan perubahan harga bahan bakar minyak atau BBM di 35 provinsi di Indonesia untuk harga per 1 Oktober 2022.

Harga Pertamax dari Pertamina di Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah Bali, NTB, dan NTT turun jadi Rp 13.900/liter.

Harga tersebut diturunkan oleh Pertamina yakni turun sebesar Rp600 dari sebelumnya Rp14.500/liter

Sedangkan Harga BBM Pertamax di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat turun harga menjadi Rp 14.200 per liter.

Pertmina menurunkan harga di wilayah tersebut yakni turun Rp650, dari sebelumnya Rp 14.850/liter.

Selain Pertamax, harga BBM Pertamax Turbo juga ikut turun, sementara harga Dexlite dan Pertamina Dex naik.

Besaran penurunan harga Pertamax Turbo maupun kenaikan Pertamina Dex dan Dexlite disesuaikan dengan masing-masing wilayah.

Berikut rincian harga baru BBM Pertamina dari Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamina Dex, Dexlite mulai 1 Oktober 2022:

1. Provinsi Aceh
Pertamax Rp13.900
Pertamax Turbo Rp14.950
Dexlite Rp17.800
Pertamina Dex Rp18.100

2. Provinsi Sumatera Utara
Pertamax Rp14.200
Pertamax Turbo Rp15.250
Dexlite Rp18.100
Pertamina Dex Rp18.400

3. Provinsi Sumatera Barat
Pertamax Rp14.200
Pertamax Turbo Rp15.250
Dexlite Rp18.100
Pertamina Dex Rp18.400

4. Provinsi Riau
Pertamax Rp14.500
Pertamax Turbo Rp15.550
Dexlite Rp18.400
Pertamina Dex Rp18.700

5. Provinsi Kepulauan Riau
Pertamax Rp14.500
Pertamax Turbo Rp15.550
Dexlite Rp18.400
Pertamina Dex Rp18.700

6. Kodya Batam
Pertamax Rp14.500
Pertamax Turbo Rp15.550
Dexlite Rp18.400
Pertamina Dex Rp18.700

7. Provinsi Jambi
Pertamax Rp14.200
Pertamax Turbo Rp15.250
Dexlite Rp18.100
Pertamina Dex Rp18.400

8. Provinsi Bengkulu
Pertamax Rp14.500
Pertamax Turbo Rp15.550
Dexlite Rp18.400
Pertamina Dex Rp18.700

9. Provinsi Sumatera Selatan
Pertamax Rp14.200
Pertamax Turbo Rp15.250
Dexlite Rp18.100
Pertamina Dex Rp18.400

10. Provinsi Bangka Belitung
Pertamax Rp14.200
Pertamax Turbo Rp15.250
Dexlite Rp18.100
Pertamina Dex Rp 18.400

11. Provinsi Lampung
Pertamax Rp 14.200
Pertamax Turbo Rp 15.250
Dexlite Rp 18.100
Pertamina Dex Rp18.400

12. Provinsi DKI Jakarta
Pertamax Rp13.900
Pertamax Turbo Rp14.950
Dexlite Rp17.800
Pertamina Dex Rp18.100

13. Provinsi Banten
Pertamax Rp13.900
Pertamax Turbo Rp14.950
Dexlite Rp17.800
Pertamina Dex Rp18.100

14. Provinsi Jawa Barat
Pertamax Rp13.900
Pertamax Turbo Rp14.950
Dexlite Rp 17.800
Pertamina Dex Rp18.100

15. Provinsi Jawa Tengah
Pertamax Rp13.900
Pertamax Turbo Rp14.950
Dexlite Rp17.800
Pertamina Dex Rp18.100

16. Provinsi DI Yogyakarta
Pertamax Rp13.900
Pertamax Turbo Rp14.950
Dexlite Rp17.800
Pertamina Dex Rp18.100

17. Provinsi Jawa Timur
Pertamax Rp13.900
Pertamax Turbo Rp14.950
Dexlite Rp17.800
Pertamina Dex Rp18.100

18. Provinsi Bali
Pertamax Rp13.900
Pertamax Turbo Rp14.950
Dexlite Rp17.800
Pertamina Dex Rp18.100

19. Provinsi Nusa Tenggara Barat
Pertamax Rp13.900
Pertamax Turbo Rp14.950
Dexlite Rp17.800
Pertamina Dex Rp18.100

20. Provinsi Nusa Tenggara Timur
Pertamax Rp13.900
Pertamax Turbo Rp14.950
Dexlite Rp17.800
Pertamina Dex Rp18.100

21. Provinsi Kalimantan Barat
Pertamax Rp14.200
Pertamax Turbo Rp15.250
Dexlite Rp18.100
Pertamina Dex Rp18.400

22. Provinsi Kalimantan Tengah
Pertamax R 14.200
Pertamax Turbo Rp15.250
Dexlite Rp18.100
Pertamina Dex Rp18.400

23. Provinsi Kalimantan Selatan
Pertamax Rp14.200
Pertamax Turbo Rp15.250
Dexlite Rp18.100
Pertamina Dex Rp18.400

24. Provinsi Kalimantan Timur
Pertamax Rp14.200
Pertamax Turbo Rp15.250
Dexlite Rp18.100
Pertamina Dex Rp18.400

25. Provinsi Kalimantan Utara
Pertamax Rp14.200
Pertamax Turbo Rp15.250
Dexlite Rp18.100
Pertamina Dex Rp18.400

26. Provinsi Sulawesi Utara
Pertamax Rp14.200
Pertamax Turbo Rp15.250
Dexlite Rp18.100
Pertamina Dex Rp18.400

27. Provinsi Gorontalo
Pertamax Rp14.200
Pertamax Turbo Rp15.250
Dexlite Rp18.100
Pertamina Dex Rp18.400

28. Provinsi Sulawesi Tengah
Pertamax Rp14.200
Pertamax Turbo Rp15.250
Dexlite Rp18.100
Pertamina Dex Rp18.400

29. Provinsi Sulawesi Tenggara
Pertamax Rp14.200
Pertamax Turbo Rp15.250
Dexlite Rp18.100
Pertamina Dex Rp18.400

30. Provinsi Sulawesi Selatan
Pertamax Rp14.200
Pertamax Turbo Rp15.250
Dexlite Rp18.100
Pertamina Dex Rp18.400

31. Provinsi Sulawesi Barat
Pertamax Rp14.200
Pertamax Turbo Rp15.250
Dexlite Rp18.100
Pertamina Dex Rp18.400

32. Provinsi Maluku
Pertamax Rp14.200
Dexlite Rp18.100

33. Provinsi Maluku Utara
Pertamax Rp14.200
Dexlite Rp18.100

34. Provinsi Papua
Pertamax Rp14.200
Pertamax Turbo Rp15.250
Dexlite Rp18.100

35. Provinsi Papua Barat
Pertamax Rp14.200
Dexlite Rp18.100
Pertamina Dex Rp18.400

Harga BBM Pertalite dan Solar subsidi yang ditetapkan oleh Pertamina di semua wilayah memiliki harga yang sama.

Harga Pertalite yang ditetapkan oleh Pertamina secara nasional yakni Rp 10.000/liter dan harga Solar Rp 6.800/liter.***

BLT BBM Rp600 Ribu Segera Cair! Cek Syarat dan Cara Daftar Penerima BLT BBM Melalui Ponsel Berikut

Tinggalkan Balasan

JOURNALPOS – Pemerintah kembali menyalurkan Bantuan Langsung Tunai atau BLT BBM bagi masyarakat pada tahun ini sebesar Rp600 ribu.

Bantuan Langsung Tunai atau BLT BBM sebesar Rp600 ribu kembali disalurkan pemerintah kepada masyarakat pada tahun ini.

Terdapat beberapa ketentuan atau syarat sebagai penerima BLT BBM dari pemerintah sebesar Rp600 ribu tersebut.

Jika Anda merasa sudah memenuhi syarat, Anda bisa mengikuti cara cek penerima BLT BBM Rp600 ribu berikut ini:

Berikut langkah-langkah yang perlu dilakukan:
1. Buka website cekbansos.kemensos.go.id melalui HP atau ponsel.
2. Masukkan data provinsi, Kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan berdasarkan KTP.
3. Masukkan nama PM (Penerima Manfaat) sesuai KTP.
4. Masukkan 8 huruf kode (dipisahkan spasi) yang tertera dalam kotak kode.
5. Jika huruf tidak muncul atau kurang jelas, klik ikon “ikon” untuk mendapatkan kode baru.
6. selanjutnya klik tombol “CARI DATA”. Maka sistem akan mencari nama sesuai dengan wilayah yang diinput.

Di sisi lain, bila Anda merasa memenuhi syarat sebagai penerima BLT BBM ini namun tidak mendapatkan status sebagai penerima, Anda bisa segera mendaftarkan diri.

Masyarakat harus mendaftar untuk bisa menjadi salah satu penerima manfaat bantuan BLT BBM ini.

Caranya pun cukup mudah, hanya menggunakan KTP dan dilakukan secara online.

Berikut langkah-langkahnya
1. Unduh aplikasi “Cek Bansos” melalui google play store.
2. Buka aplikasi “Cek Bansos” dan klik “Buat Akun Baru”.
3. Isi data-data yang diminta sesuai dengan NIK, Nomor KK (Kartu Keluarga) dan data di KTP.
4. Selanjutnya unggah foto KTP dan swafoto diri dengan KTP. Pastikan melakukannya dengan benar sesuai dengan petunjuk yang diberikan.
5. Klik “Buat Akun Baru”.
6. Klik “Daftar Usulan” untuk memasukkan nama calon penerima BLT BBM.
7. Selanjutnya klik “tambah usulan”.
8. Isi data lengkap calon penerima BLT BBM sesuai dengan KTP.
9. Tunggu beberapa menit, sampai data yang sudah diusulkan tersebut akan muncul.

Sampai di sini tahap mendaftar BLT BBM sudah selesai. Selanjutnya silahkan cek data penerima BLT BBM melalui laman cekbansos.kemensos.go.id.

Apabila terdapat keluhan, kamu bisa menghubungi command center di nomor 021 171. Command center ini siap melayani 24 jam.***

Bantuan Langsung Tunai Rp600 Ribu, Berikut Syarat dan Tahapan Penerima BLT BBM Tahun 2022

Tinggalkan Balasan

JOURNALPOS – Bantuan Langsung Tunai atau BLT BBM yang diberikan pemerintah pada tahun ini sudah mulai dapat dicairkan.

Pemerintah kembali memberikan Bantuan Langsung Tunai atau BLT BBM sebesar Rp600 ribu kepada masyarakat.

Terdapat dua kategori BLT yang diberikan pemerintah, yakni BLT program Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk pekerja tertentu dari Kemnaker dan BLT untuk warga kurang mampu dari Kemensos.

Kedua BLT ini diberikan dalam rangka kenaikan harga BBM yang disebut dengan Bantuan Langsung Tunai atau BLT BBM.

BLT BBM untuk Pekerja sebesar Rp 600 ribu ini diberikan kepada orang-orang yang memenuhi persyaratan untuk menerimanya dan diberikan kepada sebanyak 16 juta pekerja di Indonesia.

Dalam Rakor TPID yang disiarkan oleh akun Youtube Kemendagri RI pada Senin (5/9/2022) lalu, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara membeberkan data total anggaran untuk BSU atau BLT subsidi gaji terkait BBM ini adalah Rp 9,6 triliun.

Namun, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan bahwa tidak semua pekerja bergaji Rp 3,5 juta atau sebesar UMP/UMKM bisa mendapatkan BSU atau BLT subsidi gaji.

Mereka yang dikecualikan mendapat BLT BBM ialah yang telah menerima PKH (Program Keluarga Harapan), BPUM (Bantuan Produktif Usaha Mikro), Kartu Prakerja, ASN dan anggota TNI-Polri.

Oleh karena itu setelah mengurangi para pekerja yang tidak masuk persyaratan penerima BSU atau BLT subsidi gaji tersebut, jumlah penerimanya menjadi berkurang.

“Jumlah penerima eligible sebelum kami padankan itu memang 16 juta orang. Setelah kami padankan ada penerima bansos, PKH, BPUM dan Kartu Prakerja itu sebesar 1,1 juta orang, ASN ada 22 ribu orang, jadi totalnya jumlah penerima BSU (atau BLT subsidi gaji) itu 14.639.675 orang,” tutur Menaker Ida.

Syarat Penerima BLT BBM Rp 600 Ribu Tahun 2022 adalah sebagai berikut:
1. Warga Negara Indonesia (WNI)
2. Peserta aktif program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Juli 2022
3. Gaji/upah paling banyak Rp 3,5 juta. Pekerja/buruh yang bekerja di wilayah dengan UMP/UMK lebih besar dari Rp 3,5 juta, maka persyaratan gaji menjadi paling banyak sebesar UMP/UMK dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu penuh
4. Bukan PNS, TNI dan Polri
5. Belum menerima program kartu prakerja, program keluarga harapan (PKH) dan bantuan produktif untuk usaha mikro (BPUM).

Cara cek calon penerima BLT BBM:
1. Kunjungi situs kemnaker.go.id
2. Daftar akun. Apabila belum memiliki akun, maka Anda harus melakukan pendaftaran. Lengkapi pendaftaran akun. Aktivasi akun dengan menggunakan kode OTP yang akan dikirimkan ke nomor handphone Anda.
3. Login ke dalam akun Anda
4. Lengkapi profil Anda seperti foto profil, tentang Anda, status pernikahan, dan tipe lokasi
5. Cek notifikasi

Apabila Anda sudah memenuhi persyaratan, terdapat 3 tahapan sampai Anda dapat menerima Bantuan Subsidi Upah atau BSU yaitu:

1. Tahap 1 – Calon Penerima BLT
Setelah Anda mendaftarkan akun Anda, apabila Anda terdaftar sebagai calon penerima BSU atau BLT subsidi gaji maka Anda akan mendapatkan notifikasi telah terdaftar sebagai calon penerima BSU atau BLT subsidi gaji.

Namun apabila Anda tidak terdaftar maka Anda akan mendapat notifikasi tidak terdaftar sebagai calon penerima BSU atau BLT subsidi gaji.

2. Tahap 2 – Penetapan BLT
Setelah Anda terdaftar sebagai penerima BSU atau BLT subsidi gaji, nantinya Anda akan mendapatkan notifikasi “Ditetapkan” apabila telah ditetapkan sebagai penerima BSU.

3. Tahap 3 – Penyaluran BLT
Setelah Anda ditetapkan sebagai penerima BSU atau BLT subsidi gaji, Anda akan mendapatkan notifikasi apabila dana BSU telah tersalurkan ke rekening Bank Himbara (Mandiri, BRI, BNI, BTN) atau Bank Syariah Indonesia (khusus untuk Anda yang bekerja di wilayah Aceh).

Penyaluran melalui PT. Pos Indonesia akan disampaikan melalui surat pemberitahuan kepada penerima BSU sebagai dasar pencairan dana BSU.

Sebagai catatan, jika Anda memenuhi syarat penerima BSU 2022 atau BLT subsidi gaji tetapi tidak terdaftar, segera hubungi contact center BPJS Ketenagakerjaan di website bpjsketenagakerjaan.go.id, telepon di nomor 175 atau WhatsApp di nomor +6281380070175.***

BLT Dipotong! Menteri Sosial Risma Himbau Warga Lapor ke Polisi

Tinggalkan Balasan

JOURNALPOS – Menteri Sosial Tri Rismaharini meminta warga yang merasa menerima uang Bantuan Langsung Tunai atau BLT tidak penuh alias dipotong agar melapor ke polisi.

Menurut Menteri Sosial Tri Rismaharini, hal tersebut merupakan kewenangan aparat penegak hukum untuk menegakkan keadilan atas pemotongan BLT tersebut.

“Nah, itu urusannya aparat hukum. Silakan dilaporkan dan APH (aparat penegak hukum) sudah bergerak. Kami setiap beberapa hari sekali, polda-polda itu minta kami bisa konferensi menjelaskan itu,” kata Risma di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/9).

Risma meyakini penyaluran BLT BBM sudah sesuai prosedur dan transparan karena disertai bukti.

Ia menerangkan Kemensos bekerja sama dengan PT Pos Indonesia untuk penyaluran BLT BBM. Ia pun yakin pemotongan itu bukan dilakukan pihak PT Pos Indonesia.

Sebab, menurutnya, proses penyaluran BLT BBM lewat PT Pos Indonesia dilakukan dengan menyertakan bukti foto penerima bantuan memegang KTP dan uang tunai.

“Jadi yang jelas kalau dari kami, karena sudah kita serahkan ke orangnya, langsung dari PT Pos ke orangnya. Jadi itu pasti pemotongan setelah orangnya. Nah, masalahnya siapa yang potong? Kalau dari PT Pos, silakan buktikan,” kata politikus PDIP itu.

“Kalau memang itu betul PT Pos, saya yakin Direktur PT Pos pasti akan pecat orang itu,” tambah Risma.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) yang juga Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno mengatakan banyak warga melapor soal BLT BBM yang dipotong.

Dia lantas meminta kader PAN untuk menampung keluhan dari warga dan mengawasi penyaluran BLT BBM.

“Semakin banyak masyarakat yang mengadukan BLT-nya dipotong,” tulis Eddy di akun Twitter @eddy_soeparno, Selasa (20/9).

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengultimatum oknum perangkat desa agar tidak melakukan pemotongan uang BLT dengan alasan apapun.

Hal itu ditegaskan Ganjar usai menerima laporan praktik sunat BLT sebesar Rp20 ribu per orang di Kabupaten Blora.

Bahkan, aksi pemotongan bantuan tersebut juga terdokumentasi dalam bentuk video yang saat ini juga sudah menyebar di sosial media.

“Saya bilang tindak tegas kalau melakukan itu. Jangan main-main yang urusan rakyat ini,” tandas Ganjar.***

Menteri BUMN Erick Thohir Rombak Jajaran Komisaris dan Direksi PT Pertamina, Berikut Susunannya

Tinggalkan Balasan

JOURNALPOS – Menteri BUMN atau Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir merombak jajaran komisaris dan direksi PT Pertamina (Persero).

Perombakan susunan komisaris dan diresksi PT Pertamina itu diputuskan Menteri BUMN Erick Thohir melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Senin (19/9/2022).

Susunan Komisaris dan Direksi baru Pertamina tersebut tertuang dalam Salinan Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-198/MBU/09/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina dan Nomor : SK-199/MBU/09/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Perseroan) PT Pertamina yang ditandatangani pada Senin, 19 September 2022.

Adapun perubahan susunan komisaris dan direksi PT Pertamina (Persero), yakni sebagai berikut:

Rida Mulyana ditetapkan sebagai salah satu Komisaris Pertamina.
Erry Widiastono sebagai Direktur Logistik dan Infrastruktur PT Pertamina (Persero).
Atep Salyadi Dariah Saputra sebagai Direktur Strategi, Portofolio dan Pengembangan Usaha (SPPU) PT Pertamina (Persero).

“Penetapan susunan komisaris dan direksi baru Pertamina merupakan kewenangan pemegang saham, yang diputuskan dalam RUPS,” kata Corporate Secretary PT Pertamina (Persero), Brahmantya S. Poerwadi dalam siaran pers, Senin (19/9/2022).

Dalam Surat Keputusan tersebut, pemegang saham juga memberhentikan dengan hormat Ego Syahrial dari jabatan Komisaris PT Pertamina (Persero), Mulyono dari jabatan Direktur Logistik dan Infrastruktur dan Iman Rachman dari jabatan Direktur SPPU PT Pertamina (Persero).

“Pertamina mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ego Syahrial, Bapak Mulyono dan Bapak Iman Rachman atas dedikasinya untuk Indonesia dan kontribusinya dalam pengelolaan bisnis Pertamina di tengah tantangan pandemi Covid-19,” ujar Brahmantya.

Sebagai informasi, Rida Mulyana saat ini, ia masih menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM).

Sebelum itu, Rida juga pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal EBTKE dan Direktur Jenderal Kelistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Sementara itu, Erry Widiastono, sempat menjabat sebagai Direktur Utama PT Pertamina International Shipping (PIS) pada 13 Juni 2020.

Erry juga pernah menduduki posisi sebagai Senior Vice President for Shipping PT Pertamina (Persero). Atep Salyadi Dariah Saputra, juga sebelumnya sempat menduduki posisi strategis, sebagai Direktur Utama PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).***

Kriteria Pelamar PPPK Guru yang Bakal Jadi Prioritas Pemerintah

Tinggalkan Balasan

JOURNALPOS – Pemerintah memprioritaskan pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada pelayanan dasar, yaitu PPPK Guru dan Tenaga Kesehatan, tetapi tidak mengesampingkan jabatan lainnya.

Prioritas PPPK Guru dan Tenaga Kesehatan ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo yang fokus pada pembangunan kualitas sumber daya manusia.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Abdullah Azwar Anas menuturkan, salah satu prioritas pemerintah saat ini adalah pemenuhan kebutuhan PPPK Guru dan Tenaga Kesehatan secara nasional.

“Arah kebijakan pengadaan ASN tahun 2022 adalah fokus pada pelayanan dasar yaitu guru dan tenaga kesehatan, yang sangat berkaitan erat dengan pembangunan sumber daya manusia (SDM) sesuai prioritas Presiden Joko Widodo,” jelas Menteri Anas dikutip dari laman Kementerian PANRB di Jakarta, Jumat (16/9).

Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Alex Denni menjelaskan, pada tahun 2022 pengadaan PPPK Guru diprioritaskan pada tiga kategori pelamar.

Pelamar Prioritas I yaitu Tenaga Honorer eks Kategori II (THK-II), guru non-ASN, lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG), dan guru swasta.

Catatan pentingnya yaitu pada masing-masing kategori tersebut telah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021, tetapi belum mendapat formasi.

“Jadi pelamar prioritas I adalah mereka yang telah lulus nilai ambang batas atau passing grade pada seleksi tahun 2021,” terang Alex.

Adapun pelamar Prioritas II, dikatakan oleh Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB itu, yakni Tenaga Honorer Kategori 2 atau THK-II.

Sedangkan Pelamar Prioritas III, lanjut Alex, adalah guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dengan masa kerja minimal tiga tahun.

Adapun lulusan pendidikan profesi guru (PPG) yang terdaftar di basis data Kemendikbudristek serta mereka yang terdaftar pada Data Pokok Pendidikan masuk dalam kategori pelamar umum.

Terpisah, Dirjen GTK atau Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nunuk Suryani menjelaskan, pelamar Prioritas II dan Prioritas III dilakukan dengan tiga mekanisme.

Mekanisme pertama, dijelaskan Nunuk, yaitu menilai kesesuaian kualifikasi akademik, kompetensi, kinerja, dan pemeriksaan latar belakang (background check).

Mekanisme kedua, lanjut Nunuk, adalah dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian.

Sedangkan mekanisme ketiga, adalah tes dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural.

Pemerintah memastikan seleksi diselenggarakan secara transparan dan ketat demi mendapatkan ASN berkualitas dan berintegritas.

Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN) Suharmen, menjelaskan tes ini tetap menggunakan Computer Assisted Test (CAT).

“Soal yang tersedia dan telah diterima BKN ada 4.750 soal SKD CASN,” ungkap Suharmen.

Soal yang disediakan tersebut terdiri atas 4.075 soal seleksi kompetensi PPPK, 2.125 soal manajerial, 1.700 soal sosial kultural, serta 250 soal wawancara.

Berkaca dari pada pengadaan seleksi tahun lalu, BKN menemukan celah kecurangan dan bergerak tegas dengan mendiskualifikasi lebih dari 300 peserta.

“Bukan hanya didiskualifikasi dari tes CASN selanjutnya, tetapi tidak boleh ikut seleksi CASN selamanya karena NIK mereka sudah kami catat,” tegas Suharmen.

Seperti diketahui, pemerintah melalui Kementerian PANRB menetapkan sebanyak 530.028 kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) secara nasional tahun 2022 (data per 6 September 2022).

Jumlah tersebut merupakan total dari penetapan kebutuhan untuk instansi pusat sebanyak 90.690 dan instansi daerah sebanyak 439.338.

Kebutuhan daerah terinci sebanyak 319.716 PPPK Guru, 92.014 PPPK Tenaga Kesehatan, dan 27.608 PPPK Tenaga Teknis.***